Kebijakan Persaingan,Daya Saing ,Liberalisasi, Globalisasi dan Regionalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Wajar pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan sebuah negara. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Namun untuk meningkatkan pertumbuhan bukan hal yang mudah dan sederhana. Justeru berbagai konflik dalam sebuah negara lahir akibat kesalahan dan kegagalan bagaimana ekonomi ditumbuhkan. Sebab ekonomi tumbuh bukan dalam ruang hampa dan kedap kepentingan. Sebaliknya negara lahir dengan sebuah kepentingan dan pertumbuhan ekonomi merupakan kepentingan lain yang tentu saling terkait satu sama lain. Pertumbuhan memberi dampak dan disebabkan oleh interaksi antar negara dan juga memberi dampak di dalam negara. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian bersifat global. Terlebih lagi perkembangan teknologi membuat dunia semakin kecil dan tanpa batas. Sebut saja ketika dunia percaya dengan sistem merkentilisme. Keyakinan bahwa negara akan kuat jika memiliki tabungan emas membuat pilihan melakukan dagang antar negara dan benua melahirkan munculnya era kolonialisasi. Negara kuat namun miskin sumberdaya akan melakukan aneksasi atau penguasaan atas negara lain yang lemah.

Ketahanan Pangan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Di PP tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Industri dan Industrialisasi

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 LATAR BELAKANG

    Dewasa ini dunia industri, telah memasuki era modern. Kegiatan industri semakin berkembang   dan   meningkat   guna   memenuhi   kebutuhan   manusia   sehingga   timbulnya industrilisasi.   Kegitan   industrilisasi   memiliki   dampak   yang   besar   bagi   kelestarian lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjadi dampak positif maupun negatif bagi lingkungan.   Salah   satu   dampak   negatifnya   adalah   timbulnya  global   warming  atau pemanasan global yang terjadi saat ini. Dimulai dari sejarah revolusi industri, Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan  budaya  pada akhir  abad ke-18  dan awal  abad ke-19   Inggris  dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan  peralatan mesin  logam  keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya. Yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin.  Revolusi ini dimulai diawal mulai Revolusi Industri tidak jelas tetapi  T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830. Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun  1850,  ketika kemajuan  teknologi dan ekonomi  mendapatkan momentum dengan   perkembangan  kapal  tenaga  uap,  rel,   dan   kemudian   diakhir   abad   tersebut perkembangan mesin bakar dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik. Efek budayanya menyebar ke seluruh  Eropa Barat  dan  Amerika Utara, kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Efek dari perubahan ini di  masyarakat  Neolitikum  ketika pertanian mulai dilakukan dan membentuk peradaban, menggantikan kehidupan nomadik.  Istilah "Revolusi Industri" diperkenalkan oleh  Friedrich Engels  dan  Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19.

Perekonomian Hijau Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Diskusi dan perdebatan tentang definisi ekonomi hijau masih berlangsung dan mungkin sulit untuk mendapatkan kesepakatan atau konsensus. Namun demikian, kebanyakan negara dan pemangku kepentingan meyakini bahwa ekonomi hijau dapat menjadi solusi bagi permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini, serta dapat membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera dan berkesinambungan. Menurut UNEP, ekonomi hijau adalah ilmu ekonomi yang selain mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, juga menganjurkan untuk secara nyata mengurangi kelangkaan sumber daya alam dan resiko dampak lingkungan. Sementara itu, Indonesia sendiri mengusung pemahaman bahwa ekonomi hijau adalah suatu paradigma pembangunan yang didasarkan pada resource efficiency (efisiensi pemanfaatan sumber daya), sustainable consumption and production pattern (pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan) serta internalization the externalities (internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial) (Hatta, 2011 dalam Djadjadiningrat 2011). Ekonomi hijau tengah menjadi trend dalam pengembangan ekonomi dunia. Hal ini terjadi karena masyarakat dunia mulai menyadari dampak negatif eksploitasi sumber daya alam terhadap lingkungan yang sudah berjalan sejak revolusi industri. Berbagai forum internasional untuk membahas dampak negatif pola hidup masyarakat modern dan pengembangan ekonomi yang eksploitatif terhadap keberlanjutan kehidupan manusia mulai digagas sejak awal tahun 1970-an.

Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

BAB I

Pendahuluan

1.1   Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkanGDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi,globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Arah Kebijakan Ekonomi dalam Perdagangan Internasional dan Investasi Rill

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

         Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki system perekonomian terbuka, yang memungkinkan kondisi perekonomiannya mendapat pengaruh dari luar negeri selain pengaruh dari dalam negeri itu sendiri. Gejolak–gejolak yang terjadi di dunia internasional berupa perubahan tingkat harga, tingkat suku bunga, maupun nilai tukar dan inflasi akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Karena itu tingginya suku bunga perbankan menyusul tingkat inflasi yang tinggi akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi di butuhkan investasi. Modal asing mengatasi kesulitan neraca pembayaran yang dialami oleh suatu negara terbelakang dalam proses pembangunan. Untuk mempecepat derap pembangunan ia perlu mengimpor barang – barang modal, komponen, barang mentah, kecakapan tehnik dan lain–lain. Selain itu, keperluan impornya akan bahan meningkat secara cepat karena tekanan penduduk.

Tetapi ekspor ke negara–negara maju menjadi terhenti atau mempunyai kecenderungan menurun. Kesenjangan antara impor dan ekspor menimbulkan kesulitan neraca pembayaran. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk menambah devisa untuk membayar utang luar negeri. Ini menimbulkan problem neraca pembayaran yang sekali lagi dapat diselesikan dengan mengimpor modal. Atau dengan kata lain pemasukan modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.